Rantauprapat, (LT) Terlalu kecil perolehan
pendapatan asli daerah (PAD) Labuhanbatu dari sistem bangun guna serah
(BGS) pembangunan mal di eks lahan pasar baru, Rantauprapat jika Pemkab
Labuhanbatu menargetkan pendapatan hanya Rp150 juta pertahun. "Saya
justru bersedia menyewa lahan itu Rp250 juta pertahun. Nilai itu terlalu
kecil," ujar mantan Bupati Labuhanbatu HT Milwan, Rabu (5/3) di
Rantauprapat.
Menurutnya, nilai yang
diperoleh harus lebih besar. Karena terkait juga bakal dibongkarnya
jejeran belasan ruko milik Pemkab Labuhanbatu di kawasan Pasar Baru itu
yang selama ini sebagai penyumbang PAD dari kontrak sewa gedung. Dia
menilai sebaiknya program tersebut ditinjau ulang. "Sebaiknya ditinjau
ulang kembali," harapnya.
Milwan menjelaskan , permintaan
tersebut bukan bernada sentimen. Tapi cenderung mempertimbangkan
kepentingan Labuhanbatu kedepannya. "Karena ini aset Labuhanbatu,"
jelasnya.
Atau, dia memiliki dan
menawarkan formulasi sistem kerjasama antara pihak Pemkab Labuhanbatu
dengan pihak ketiga selaku pengembang. "Atau Pemkab menawarkan
kepemilikan saham di dalam bisnis mal tersebut," imbuhnya.
Misalnya, Pemkab memiliki
saham 40 persen dari usaha itu dengan kontrak jangka waktu tertentu.
Dari sistem itu akan didapat deviden. “Hitungnya 60 persen saham
pengembang, 40 persen saham Pemkab. Kan, bakal lebih besar pendapatan
Pemkab nantinya jika dibanding sistem yang diterapkan sekarang ini,”
jelasnya seraya menambahkan kualitas fisik bangunan juga bakal lebih
terjamin jika dilakukan pola tersebut.
Milwan juga mempertanyakan
keakurasian data tentang luasan lahan eks Pasar Baru tersebut. Dalam
berkas pengumuman prakualifikasi milik ULP Labuhanbatu bernomor :
001/PAB-BGS/2014, disebutkan luas lahan 17.951M2. Sedangkan pada plank
nama asset disebutkan luas 20.211 m2. “Mana yang benar,” ujarnya.
Dia, kata Ketua Partai
Demokrat Sumut ini akan menganjurkan Fraksi Demokrat di DPRD Labuhanbatu
agar mengusulkan peninjauan ulang rencana pembangunan mal dengan sistem
BGS tersebut. “Atau jika tak ditinjau ulang, Fraksi Demokrat akan
menolak rencana itu,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan
Pemkab Labuhanbatu menawarkan pembangunan super mal ke pihak ketiga
sebagai investor untuk membangun lahan eks pasar baru tersebut. Sistem
yang diterapkan bangun guna serah (BGS) atau built operate transfer
(BOT). Dengan lama jangka waktu kerjasama 30 tahun. Selain group Lippo,
dikabarkan sudah lima perusahaan yang berminat untuk proyek berinvestasi
Rp320-an miliar itu.
Pemkab Labuhanbatu kedepan
memplot lahan eks Pasar Baru tersebut sebagai kawasan industri
perhotelan dan pasar modern kepada para investor. Alasannya, mengingat
masih terbatasnya hotel dan perdagangan modern yang representative di
Labuhanbatu.
