RANTAUPRAPAT, LT : Minimnya anggaran pembangunan
disebabkan tersedot oleh belanja pegawai seharusnya membuat pelayanan kepada
masyakat yang dilakukan oleh aparatur di jajaran Pemkab Labuhanbatu lebih baik
dan maksimal.
“Besarnya jumlah PNS di Pemkab
Labuhanbatu menyedot hampir 85 % APBD kita. Oleh sebab itu kita akan upayakan
peningkatan kinerja aparatur, sehingga pelayanan publik khususnya terhadap
pelayanan hak-hak dasar masyarakat terlayani dengan baik”, kata Sekdakab H Ali
Usman Harahap SH ketika memberikan arahan pada apel gabungan di halaman Balai
Diklat BKD, Senin (28/5-12).
"Pelayanan
yang kita lakukan belum sesuai dengan good governance, para aparatur belum
terpanggil untuk melayani masyarakat sesuai dengan saat mereka diambil
sumpahnya. Kita harus mampu mengimplementasikan apa yang ada pada Pancaprastya
Korpri yang kita ucapkan setiap melakukan apel," katanya. Pada bagian lain
Sekdakab Ali Usman Harahap meminta aparat di Satpol PP untuk melakukan
penegakan Perda yang ada di Labuhanbatu. Ini penting, kata Ali Usman, karena
penegakan Perda yang kita lakukan akan meningkatkan PAD yang tujuan akhirnya
adalah untuk mensejahterakan masyarakat.(TM1).
